Peringatan Keamanan Siber: Domain Spoofing yang Mengatasnamakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan website tidak resmi yang mengatasnamakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan sejumlah alamat website/domain yang menyerupai nama OPD, namun bukan merupakan domain resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Domain-domain tersebut terindikasi sebagai domain spoofing.

Apa itu Domain Spoofing?

Domain spoofing adalah tindakan penggunaan atau pembuatan nama domain yang dibuat menyerupai atau meniru domain resmi suatu instansi, organisasi, atau pihak tertentu dengan tujuan menyesatkan pengguna agar mengira domain tersebut merupakan domain yang sah dan resmi.

Praktik domain spoofing berpotensi disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu, penipuan, maupun upaya pengambilan data pribadi (phishing).

Daftar Domain yang Terindikasi Domain Spoofing

Berikut adalah beberapa domain yang perlu diwaspadai:

• https://dlhlamongan.co.id
• https://www.bappedakablamongan.com
• https://disdiklamongan.com
• https://dinsosnakertranslamongan.com
• https://dishublamongan.com
• https://dinkeslamongan.com
• https://disdukcapilkotalamongan.com

Informasi Penting

Sebagai informasi, website resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh OPD menggunakan domain: lamongankab.go.id.

Masyarakat diimbau untuk:

1. Tidak mengakses atau mempercayai website yang mengatasnamakan OPD di luar domain resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Tidak memasukkan data pribadi, akun, kata sandi, atau informasi penting lainnya pada website yang diragukan keabsahannya.
3. Selalu melakukan verifikasi alamat domain sebelum mengakses layanan publik secara daring.
4. Segera melaporkan apabila menemukan website mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti keberadaan domain-domain tersebut guna menjaga keamanan informasi dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan siber.