Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan gelar monitoring Desk Verifikator Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Lamongan tahun 2023, yang diikuti sebanyak 78 verifikator SDI Lamongan, di Aula Airlangga Lt. 3, Pemkab Lamongan, Rabu (13/9/2023).
Sekertaris Diskominfo Lamongan, Anton Sujarwo, saat membuka acara meminta para verifikator yang hadir untuk benar-benar mampu menyediakan data yang valid dan uptudate. Sebab, keberadaan data tersebut dapat menenjadi penentu arah kebijakan depan.
“Ayo data terus kita update, verifikasi, agar menghasilkan satu data yang valid, outentik, berkesinambungan sehingga ketika data ini dibutuhkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Anton saat membuka acara.
Kegiatan yang ditujukan untuk menyediakan data yang lebih berkualitas sesuai prinsip satu data indonesia ini terbagi menjadi dua sesi, sesi pertaminatau pagi hari diikuti sebanyak 39 verifikator OPD terkait, sedangkan sesi kedua atau sesi siang diikuiti 39 verifikator kecamatan se-Kabupaten Lamongan.
Anton berharap, melalui kegiatan ini akan terwujud data yang terintegrasi dan sama antar OPD dan BPS sebagai produsen data statistik sektoral.
Statistisi Muda BPS Kabupaten Lamongan, Aji, mengatakan, terdapat tiga cara pengumpulan data statistik, yakni melalui survei, kompromi produk administrasi (kompromi), dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun saat ini pengumpulan data masih berfokus pada servei, Aji berharap kedepan para produsen data dapat memanfatkan teknik kompromi agar lebih terintegrasi.
“Hasil penilaiannya menjadi representasi perkembangan kondisi penyelenggaraan statistik sektoral dengan menghasilkan output EPSS indeks pembangunan statistik, indeks dominan, indeks aspek,” katanya.
Sependapat dengan hal tersebut, Nur Khamid selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, verifikator melakukan cross check data sebelum di serahkan ke Kominfo, agar tidak ada kesalahan data ketika publikasi.
Untuk memaksimalkan kualitas data, kata Nur Khamid selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bapelidbangda Lamongan, diperlukan aplikasi yang terintegrasi bukan keberagaman keteraediaan aplikasi.
“Jangan kebanyakan aplikais karena ini nanti akan kesusahan dengan penginputan, tantangannya semua harus central. Pemeriksaan data akan kesusahan ketika data yang harus di input itu banyak, sehingga data belum sempat di verifikasi dan di cek terlebih dahulu, karena verifikatornya sudah kelelahan,” pungkasnya.