Setiap kewenangan memiliki tanggungjawab dan setiap tanggungjawab harus dipertanggungjawabkan, sehingga perlu kiranya dalam pengambilan keputusan atau arah kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum berlaku, serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Untuk itu guna memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Bupati Lamongan Yuhronur Effendi pada Selasa (17/11) menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Lamongan yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Hendro Wasisto, tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dikatakan Bupati Yes, kerjasama ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut dikarenakan seluruh aspek dalam pemerintahan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, sampai dengan implementasinya, semua bersinggungan dengan persoalan hukum.
"Kita semua harus menyadari terkait hukum ini dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh langkah kita menjadi sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Pandangan terkait kerjasama ini harus diperluas cara pandangnya, kita mulai dari pendampingan, dari regulasi, termasuk penyusunan peraturan daerah," ucap Pak Yes.
Selain itu disampaikan pula oleh Kajari Lamongan Hendro Wasisto bahwa fungsi dari MOU yang dilakukan bukan sekadar seremoni atau sebatas hitam di atas putih, akan tetapi lebih kepada implementasi dan aktualisasi yang berdampak.
"Sinergi ini kita maknai membangun upaya pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pembangunan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai koridor hukum. Jadikan hukum sebagai pedoman bukan sebagai beban," ucapnya.