Pemkab Lamongan Raih Predikat Unggul Pada IKK Award 2025

Pemerintah Kabupaten Lamongan raih predikat unggul pada penghargaan bergengsi di tingkat nasional, yakni Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025, Selasa (25/11) di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya.

Penghargaan yang diserahkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi ini merupakan penghargaan dengan predikat unggul.

IKK memiliki peran penting bagi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Yangmana bertujuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sama halnya seperti yang dituturkan Bupati yang akrab disapa Pak Yes, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan kebijakan publik yg baik untuk kemajuan Lamongan yang berkelanjutan.

"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Lamongan diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui IKK Award 2025, yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Penghargaan ini menjadikan acuan dan motivasi Pemkab Lamongan dalam menjadikan kebijakan publik yang baik untuk kemajuan Lamongan yang berkelanjutan," tutur Pak Yes usai menerima penghargaan.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Soto menyampaikan bahwa melalui IKK dapat mengimplentasikan Asta Cita ke tujuh Presiden RI Prabowo Subianto. Yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan hingga penyelundupan. 

Tercatat pada tahun 2024, IKK Kabupaten Lamongan menduduki angka 68, 31. 

Diungkapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, selain sebagai implementasi Asta Cita ke tujuh. IKK juga menjadi pengukuran kualitas kebijakan dan pembangunan yang menentukan strategi. Selain itu, juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menyampaikan objek yang menjadi pengukuran LAN RI pada tahun ini totalnya ada 1479 kebijakan yang tersebar di 27 sektor. Dalam pengukuran tersebut terdapat total sub 10 sektor terbanyak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan ham, serta administrasi negara.