Tuntutan Petani Tambak Dipenuhi, Senin Pupuk Bersubsidi Sudah Ada Di Kios

Kerja keras Pemerintah Kabupaten Lamongan memperjuangkan pupuk subsidi bagi petani tambak membuahkan hasil, Senin (7/2)  pupuk jenis urea untuk petani tambak  sudah ada di tingkat kios. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di ruang kerjanya, Jum’at (4/2).

Pak Yes menuturkan, Pemkab Lamongan telah bergerak cepat  dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani tambak. Dijelaskannya, Pemkab telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan telah dilakukan dengar pendapat  Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktur  PT. PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), alokasi pupuk untuk petani tambak akan diurus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Berdasarkan  hasil dengar pendapat tersebut, disetujui alokasi pupuk untuk petani tambak akan diurus oleh kementerian KKP, dan untuk Lamongan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi bagi petambak sejumlah 38 ribu ton per tahun,” terang Pak Yes.

Pak Yes optimis kebutuhan pupuk untuk musim tanam tahun ini akan tercukupi, sehingga petani dihimbau untuk tenang dan tidak panik. Pak Yes juga menjamin keamanan  pendistribusian pupuk dimaksud. Menurutnya, pihak kepolisian telah siap mengamankan proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres, dan Beliau siap untuk mengawal proses distribusi sehingga tidak terjadi penyelewengan,” paparnya.

Ditambahkannya, untuk menguatkan agar kebijakan alokasi pupuk bersubsidi menjadi kebijakan permanen, Pemkab Lamongan akan melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR RI.

“Kami akan mengajak teman-teman yang ingin menyalurkan aspirasinya, kami akan memfasilitasi,  mendampingi untuk langsung bertemu dan  menyalurkan aspirasi  dengan beraudiensi dengan KKP,” terang Pak Yes.

Rabu (2/2) lalu ribuan petani tambak menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Kantor Bupati Lamongan. Mereka menuntut Pemkab melakukan langkah konkrit dengan meminta dan mendorong pemerintah pusat (KKP) memberikan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani tambak.

Foto : Prokopim