Lamongan Wujudkan Reformasi Birokrasi

Kepala OPD selaku role model reformasi birokrasi diharapkan dapat bekerjasama dan berperan aktif dalam perwujudan wilayah bebas korupsi,  wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Harapan tersebut disampaiakn Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di hadapan Kepala Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur dan seluruh kepala OPD di jajaran Kabupaten Lamongan pada acara penyampaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan sosialisasi core values dan employer branding di ruang Gajah Mada Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (3/2).

Yuhronur memaparkan,  capaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021  di Kabupaten Lamongan mencapai capaian di atas rata-rata.  Nilai Monitoring center for prefention (MCP) yang penilaiannya dilakukan oleh KPK  95,30, nilai tersebut tertinggi di Jawa Timur dan peringkat 7 Nasiuonal. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi 

“Nilai survey penilaian integritas  Kabupaten Lamongan tahun 2021  meraih peringkat 5 di Jawa Timur dan peringkat 46 Nasional dengan nilai 78,83. Adapun penyajian laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 memperoleh opini WTP,”terang Yuhronur.

Sementara hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi tahun 2021 Kabupaten Lamongan memperoleh nilai 95,  ini merupakan peringkat 3 di Jawa timur dan peringkat 28 secara nasional. 

Yang lebih membanggakan, Kabupaten Lamongan mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A dengan nilai 81,30. Terhadap nilai tersebut, Pak Yes menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen untuk menambah lagi nilai SAKIP

“Meski menambah nilai 0,1 saja itu berat, namun kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sehingga ke depan lebih baik lagi,” ujar Pak Yes.

Lebih lanjut Pak Yes menuturkan, telah dibuat road map reformasi birokrasi 2021-2026 sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik dengan fokus pada tiga hal atau  quick wins, yakni peningkatan akuntabilitas, manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kaupaten Lamongan, terdapat 100 unit kerja yang ditetapkan menjadi zona integritas, jumlah ini terbanyak di Jawa Timur, dan akan terus dilakukan pembinaan sehingga esensial dari zona  integritas ini dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Pak Yes.

Pada kesempatan tersebut juiga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan penandatanganan pakta integritas oleh kepala perangkat daerah. Penandatangan perjanjian kinerja juga pakta integritas merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.