Ijin SIUP

1. Landasan Hukum :
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003
  • Keputusan Bupati Lamongan Nomor 37 tahun 2003
2. Ketentuan Perijianan :
  • Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
  • Macam-macam SIUP ada 3 (tiga) yaitu :
  • SIUP KECIL yaitu kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp. 200.000,00
  • SIUP SEDANG yaitu kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000,00
  • SIUP BESAR yaitu kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 500.000.000,00
3. Syarat Permohonan Izin :
  • Foto copy KTP yang masih berlaku
  • Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
  • Foto copy IMB
  • Foto copy HO
  • NPWP
  • Surat Keterangan Domisili dari Kades / Lurah tempat usaha
  • Daftar jenis perdagangan yang dijalankan
  • Foto hitam putih ukuran 4 x 6 dua lembar
  • Keterangan / bukti sewa tempat.
4. Tatalaksana / Prosedur izin :
  • Permohonan ditunjukkan kepada Bupati melalui kantor Perijinan secara terulis dan bermaterai
  • Penelitian berkas dan pemberian tanda bukti penerimaan berkas oleh pemohon
  • Pembayaran retribusi dan pemberian tanda bukti pembayaran
  • Pemrosesan / pengetikan naskah
  • Penandatanganan Izin
  • Penyampaina izin kepada pemohon.
5. Penyelesaian Izin.
  • Untuk SIUP kecil = 1 hari
  • Untuk SIUP Sedang dan Besar = 5 hari
6. Retribusi / Biaya :
  • SIUP KECIL, Sebesar Rp. 100.000,00
  • SIUP SEDANG, Sebesar Rp. 200.000,00
  • SIUP BESAR, sebesar Rp. 500.000,00
  • Biaya Daftar Ulang sebesar 50% (lima puluh persen)
  • Biaya Untuk Balik Nama sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
  • Pergantin izin karena hilang atau rusak sebesar Rp.25.000,00
7. Masa Berlaku SIUP
  • SIUP berlaku selama orang pribadi atau badan yang bersangkutan masih menjalankan aktifitas perdagangannya
  • Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang setip 3 (tiga) tahun sekali.
8. Pengecualian.
Dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP bagi :
  • Cabang / perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan SIUP perusahaan pusat / induk
  • Perusahaan kecil perorangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibawah Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan :
  • Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
  • Diurus dan dijalankan sendiri oleh pemiliknya atau dengan mengerjakan anggota keluarga / kerabat terdekat.
  • Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
9. Sanksi Administrasi
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagung dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
10. Ketentuan Pidana.
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).