Versi KPK, Indeks Pencegahan Korupsi Pemkab Lamongan Terbaik

Pemkab Lamongan menjadi pemerintah daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi terbaik di Indonesia. Apresiasi itu berdasar evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan.

            Atas capaian tersebut, Pemkab Lamongan mendapat undangan istimewa untuk menjadi salah satu peserta dalam eksebisi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan KPK di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 4 hingga 5 Desember 2018.

            Inspektur pada Inspektorat Lamongan Agus Suyanto melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan mengungkapkan hanya ada 30 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang diberi kesempatan untuk menjadi peserta eksebisi yang dibuka Presiden Joko Widodo pada Selasa, (4/5) tersebut.

            Sementara untuk pemerintah daerah, bersama Lamongan hanya ada lima peserta eksebisi. Yakni Kabupaten Badung, Boyolali, Purworejo dan Pemkot Denpasar. Sedangkan untuk Pemprov, hanya Jawa Tengah yang menjadi peserta.

            Ditambahkan olehnya, Pemkab Lamongan menjadi salah satu daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi terbaik karena memenuhi delapan indikator. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD yang terintegrasi dengan e planning dan e budgeting, pengadaan barang dan jasa dalam organisasi mandiri yang didukung LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

            Kemudian pelayanan terpadu satu pintu yang pendelegasian kewenangannya sudah satu atap, memiliki kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang cukup, penyaluran dana desa yang baik, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah yang baik.

            “Booth milik Pemkab Lamongan menjadi salah satu favorit yang dikunjungi, termasuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Booth kami menyediakan 2 layar sentuh untuk mengakses seluruh aplikasi pencegahan korupsi dan memajang sejumlah produk unggulan Lamongan, “ kata dia.

            Bupati Fadeli di sela eksebisi menyatakan apresiasi yang diberikan KPK itu selaras dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diraih Pemkab Lamongan dua kali berturut-turut.

            Sedangkaan di sisi manajemen pemerintahan, Pemkab Lamongan telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang diselaraskan dengan sistem akuntabilitas keuangan.

Sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Lamongan saat ini berada di tataran atas dengan nilai BB.

Komitmen tinggi untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara dan akuntabilitas keuangan menjadikan Indeks Pencegahan Korupsi yang dilakukan Pemkab Lamongan melonjak menjadi 84 persen.

            “Berbagai upaya nyata ini sebagai komitmen Pemkab Lamongan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat oleh Aparatrur Sipil Negara yang berintegritas, dengan berpegang pada prinsip manajamen keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Fadeli.

Share post

Post A Comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.